Cari Dataset

Banyaknya Penanganan Konflik Sosial pada suatu wilayah selama rentang waktu tertentu.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator yang menunjukkan tingkat penurunan jumlah masalah yang berhubungan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ipoleksosbud) dalam suatu periode waktu tertentu, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait dalam mengurangi jumlah dan dampak masalah di bidang Ipoleksosbud.

"Masalah strategis yang diselesaikan adalah masalah yang memiliki karakteristik penting dan mendasar, jangka panjang, mendesak, dampak penting dan negatif, dan cakupan yang luas ditambah 20 Program Strategis Kepala Daerah yang diselesaikan berdasarkan komitmen Forkopimda dan ditetapkan penyelesaian secara hukum atau mediasi. Masalah strategis ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Bupati pada tahun awal renstra. "

"Kebijakan yang dilaksanakan adalah kebijakan yang dilaksakan oleh tim terpadu P4GN PN, FKUB dan Penghayat Kepercayaan. Kebijakan yang ditetapkan adalah rencana aksi P4GN PN, mandatory FKUB dan Penghayat Kepercayaan."

"Konflik sosial terjadi apabila individu atau sekelompok orang yang berusaha untuk mencapai tujuan dengan cara menentang individu atau kelompok lain, terutama menyangkut lahan, etnis dan agama. Konflik sosial yang diselesaikan adalah konflik sosial yang telah tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik ditetapkan penyelesian secara hukum atau mediasi. Konflik sosial yang muncul diambil dari jumlah pada laporan konflik pada rekapitulasi laporan dan konflik sosial. "

kader partai politik adalah orang perorang yang terikat pada partai politik tertentu dan tercatat serta memiliki Kartu Tanda Anggota. Tidak semua partai politik memiliki catatan tentang identitas anggota dan tidak semua kader memilik Kartu tanda Anggota. Kader partai politik yang dimaksud adalah jumlah pemilih sah partai politik tertentu sesuai dengan surat keputusan KPU.

Masalah ipoleksosbud (idiologi, Politik, sosial, ekonomi dan budaya)yang diselesaikan adalah bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang bersifat komplek dan saling terkait dalam kehidupan masyarakat dan tidak bernilai strategis yang diselesaikan secara hukum atau mediasi. Penetapan masalah ipoleksosbud berdasarkan kejadian yang terjadi dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah.

Kawasan wilayah pertahanan negara adalah suatu area darat, laut, atau udara yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan