Cari Dataset
Layanan penyediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan yang bersumber dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
Total 274 dataset
PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN KAWASAN DARI ABRASI DAN BANJIR ROB KEWENANGAN KABUPATEN
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangPERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAN JASA KONSTRUKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangPERSENTASE PANJANG JALAN YANG TERTANGANI
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangPERSENTASE LUAS LAYANAN IRIGASI MULTIKOMODITAS KEWENANGAN KAB/KOTA
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangPERSENTASE LUAS LAYANAN IRIGASI MULTIKOMODITAS KABUPATEN/KOTA
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangMenghitung persentase luas sawah yang diairi oleh bangunan irigasi yang terdekat yang dioperasikan dan dipelihara pada Jaringan Irigasi Kabupaten
PERSENTASE LUAS KONSOLIDASI TANAH
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangMenghitung persentase luas konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah itu kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata Ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan Dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipatif masyarakat (PermenATR/BPN No. 12 Tahun 2019)
PERSENTASE KONDISI IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangPERSENTASE KINERJA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangPERSENTASE KINERJA PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangPERSENTASE KETERSEDIAAN BAGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata RuangMenghitung persentase jumlah bangunan gedung yang dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan. Bangunan gedung daerah kabupaten adalah bangunan fisik yang berada dalam wilayah administrasi kabupaten dan berfungsi sebagai tempat untuk keperluan dinas serta menjadi milik daerah, yang pengadaannya dari sumber pembiayaan baik dari APBN dan/atau APBD atau perolehan lainnya yang sah.