Cari Dataset
Layanan penyediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan yang bersumber dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
Total 87 dataset
AKSES RUMAH TANGGA PERKOTAAN TERHADAP AIR SIAP MINUM PERPIPAAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah"Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: - Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan - Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); - Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan - Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023. "
INDEKS KETAHANAN PANGAN (IKP)
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahIndeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya..
INDEKS KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN JALAN
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahIndeks Kualitas Infrastruktur dan Layanan Jalan adalah indikator untuk mengukur pemenuhan dan keteraksesan infrastruktur wilayah serta keterhubungan dan pelayanan transportasi
INDEKS PENDIDIKAN
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahIndeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun IPM yang diterbitkan BPS setiap tahun. Indeks Pendidikan merupakan hasil perhitungan rata-rata dari 2 komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perhitungan Indeks Pendidikan didapatkan dari Data BPS.
INDEKS RASA AMAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah"Indeks Rasa Aman adalah Indikator yang mengukur sudut pandang masyarakat terkait dengan rasa aman mereka saat berdomisili atau tinggal di suatu wilayah. Indeks Rasa Aman Kabupaten Lumajang diukur menggunakan pendekatan 3 dimensi yaitu Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Keamanan dari Kekerasan. Nilai indeks rasa aman diperoleh dari Hasil Kajian Indeks Rasa Aman "
KONTRIBUSI PDRB KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROVINSI
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kabupaten/kota terhadap provinsi adalah persentase nilai PDRB suatu kabupaten/kota terhadap total PDRB seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
NILAI PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahNilai Penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana
NILAI SAKIP
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahNilai SAKIP adalah nilai evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencerminkan seberapa baik instansi tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Nilai ini ditentukan berdasarkan lima komponen evaluasi SAKIP yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja.
PENURUNAN EMISI KUMULATIF GRK
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah"Penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. "
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA UTAMA DAERAH
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKinerja utama daerah adalah sasaran kinerja kepala daerah