Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI PENEGAKAN PERKADA KEPADA MASYARAKAT/KELOMPOK MASYARAKAT/PELAKU USAHA/
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATsosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah
LAPORAN HASIL PEMBINAAN APARATUR PENCARIAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN YANG SAH DAN LEGAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATPembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
LAPORAN HASIL PENYELENGGARAAN OPERASI PENYELAMATAN YANG MENGANCAM KESELAMATAN MANUSIA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATPenyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya dan tindakan membantu mengatasi Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia serta merupakan tindakan penyelamatan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan
LAPORAN LAYANAN DAMPAK PENEGAKAN PERDA YANG TERLAYANI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLayanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP
LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATMerupakan laporan pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana meliputi antara lain pelaksanaan pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota, baik dalam hal manajerial, operasional, maupun sumberdaya
LAPORAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA SESUAI SOP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLayanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP
LAPORAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH SESUAI SOP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATLayanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP
ORANG YANG MENDAPATKAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA) SECARA TATAP MUKA KEPADA PENDUDUK YANG TINGGAL DI DAERAH RAWAN BENCANA SESUAI JENIS ANCAMAN YANG ADA DI KAWASAN TEMPAT TINGGALNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATWarga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota
ORANG YANG MENDAPATKAN SOSIALISASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA) SECARA TATAP MUKA KEPADA PENDUDUK YANG TINGGAL DI DAERAH RAWAN BENCANA SESUAI JENIS ANCAMAN YANG ADA DI KAWASAN TEMPAT TINGGALNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATWarga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota
PERALATAN PENYELAMATAN DIRI BAGI INDIVIDU WARGA NEGARA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATWarga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Penyediaan Peralatan keselmatan keselamatan diri di kawasan rawan bencana daerah kabubpaten/kota