Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
DAFTAR PENIAIAN OBJEK KONSOLIDASI TANAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHANLaporan penilaian objek konsolidasi tanah dalam bentuk tabel
DATA ASET TANAH PEMERINTAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHANLaporan inventarisasi data aset tanah pemerintah
DATA FISIK OBJEK PENGADAAN TANAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHANa. Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi b. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang c. Hasil pelaksanaan berupa Peta Bidang Tanah
DATA INVENTARISASI TANAH KOSONG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHANData yang di inventarisasi adalah alamat lokasi bidang tanah, perkiraan luas bidang tanah, dan data pemilik bidang tanah.
DATA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH YANG TERIDENTIFIKASI DAN TERINVENTARISASI DI WILAYAH PESISIR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHANLaporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah yang teridentifikasi dan terinventarisasi di wilayah pesisir
DATA SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHANSengketa : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas Mediasi penyelesaian sengketa dan konflik disesuaikan dengan jenis kasus pertanahan Inventarisasi dan mediasi merupakan rangkaian upaya penyelesaian sengketa oleh pemerintah daerah
DATA WILAYAH PULAU TERPENCIL YANG TERIDENTIFIKASI DAN TERINVENTARISASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHANLaporan hasil identifikasi dan inventarisasi mengenai pulau terpencil
DOKUMEN PELAKSANAAN SURVEI DAN PENGUKURAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH DAN PEMBUATAN PETA LOKASI TANAH PEMERINTAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHANPelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda
PERDA TENTANG RTRW PROVINSI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHANBukan Urusan Pertanahan
SURAT PENGADUAN (BERASAL DARI PERORANGAN/WARGA, KELOMPOK MASYARAKAT, BADAN HUKUM, INSTANSI PEMERINTAH ATAU UNIT TEKNIS KEMENTERIAN, KANWIL, KANTAH)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHANSengketa : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas Mediasi penyelesaian sengketa dan konflik disesuaikan dengan jenis kasus pertanahan Inventarisasi dan mediasi merupakan rangkaian upaya penyelesaian sengketa oleh pemerintah daerah