Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
DATA PIHAK SWASTA YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN SAMPAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPtersedianya data jumlah pihak lain (badan usaha) yang dibina dan diawasi kinerjanya dalam pengelolaan sampah.
DOKUMAN LAPORAN HASIL KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH SPESIFIK ATAU PADA KONDISI KHUSUS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPTersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus
JUMLAH TONASE SAMPAH YANG TERKELOLA OLEH PIHAK SWASTA YANG TELAH MEMPEROLEH PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPtersedianya data sampah yang terkelola oleh pihak lain (badan usaha) yag telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah
JUMLAH TONASE SAMPAH SPESIFIK ATAU PADA KONDISI KHUSUS YANG TERTANGANI DAN PERSENTASE PENANGANANNYA DIBANDINGKAN DENGAN TOTAL SAMPAH YANG DITIMBULKAN TERSEBUT
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPTersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan
SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPTersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP MUATAN DOKUMEN RPPLH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPLaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH seperti: 1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Tingkat daur ulang timbulan sampah 5. Indeks Pengelolaan Kehati 6. dan indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah
Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerah
DATA PERMOHONAN PENGINTEGRASIAN MUATAN KLHS KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN OLEH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN KEMENDAGRI KEPADA PROVINSI (TERMASUK MATRIKS INTEGRASI)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPSurat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.
DATA DOKUMEN KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUGAN HIDUP SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
DATA DOKUMEN KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUGAN HIDUP SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPSeluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya