Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
SOP PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENGOLAHAN IKAN BERDASARKAN SKALA USAHA DAN TINGKAT RISIKO MELALUI PROSES VERIFIKASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANANJuklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Pengolahan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pengolahan Ikan
SOP PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PEMASARAN IKAN BERDASARKAN SKALA USAHA DAN TINGKAT RISIKO MELALUI PROSES VERIFIKASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN&Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pemasaran Ikan
SOP PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN SKALA USAHA DAN TINGKAT RISIKO MELALUI PROSES VERIFIKASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN&Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pasca Panen Penangkapan Ikan&
IZIN USAHA BERBASIS RISIKO YANG DITERBITKAN UNTUK KAPAL YANG BEROPERASI DI PERAIRAN DARAT DI WILAYAH ADMINISTRASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah Izin Usaha berbasis risiko yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah SIUP yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
JUMLAH DATA PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI PERAIRAN DARAT DI WILAYAH ADMINISTRASINYA YANG TERINTEGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi
Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil
PERAHU/KAPAL PENANGKAP IKAN UNTUK PERAIRAN DARAT BERUKURAN LEBIH KECIL DARI 3 GT BESERTA MESIN, ALAT PENANGKAPAN IKAN, SARANA PENDUKUNG KEGIATAN PENAGKAPAN IKAN DAN SARANA KESELAMATAN PELAYARAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran
JUMLAH ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG TERSEDIA UNTUK DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
JUMLAH ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN YANG TERSEDIA UNTUK DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan