Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
JUMLAH KETERSEDIAAN DAN SEBARAN SARANA PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN DALAM KONDISI BAIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANJumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi baik, dapat beroperasi
JUMLAH KETERSEDIAAN DAN SEBARAN SARANA PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN DALAM KONDISI RUSAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANJumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi
JUMLAH KETERSEDIAAN PUPUK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANJumlah ketersediaan pupuk di masyarakat secara keseluruhan, baik itu pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi
JUMLAH KETERSEDIAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANjumlah dan jenis sarana pendukung pertanian yang tersedia dalam kondisi baik di daerah
JUMLAH KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN JALAN USAHA TANI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANMelaksanakan koordinasi, pengendalian pelaksanaan, konstruksi dan pemanfaatan, monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Direktur Jenderal PSP
JUMLAH KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI DI TINGKAT USAHA TANI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANKoordinasi dilakukan minimal 4 kali : (1) dan (2) persiapan (menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari Petunjuk Teknis, menentukan CP/CL), (3) bimbingan (pelaksanaan kegiatan), (4) monitoring dan evaluasi kegiatan (setelah pelaksanaan kegiatan selesai)
JUMLAH KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANadalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait penggunaan, pengelolaan, termasuk pemeliharaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.
JUMLAH KOORPORASI PETANI, JUMLAH MANAJEMEN KOORPORASI PETANI YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANJumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu. - Jumlah Manajemen Korporasi Petani yang Mendapatkan Pendampingan adalah total individu atau tim manajemen dalam korporasi petani yang telah menerima bimbingan, pelatihan, atau konsultasi dari pihak ketiga (seperti pemerintah, LSM, atau konsultan) untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas manajerial korporasi, dan dapat diukur berdasarkan laporan atau bukti pendampingan yang diterima dalam periode waktu tertentu.
JUMLAH KORPORASI PETANI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANJumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu.
JUMLAH LABORATORIUM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANbanyaknya laboratorium yang digunakan dalam rangka kegiatan analisa kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik