Cari Dataset
Layanan penyediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan yang bersumber dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
Total 2748 dataset
JUMLAH UNIT USAHA PRODUK HEWAN YANG TELAH DIBINA UNTUK PENERAPAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanianunit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.
JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA
Badan Penanggulangan Bencana DaerahJUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
Badan Penanggulangan Bencana DaerahNILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT
Dinas Kearsipan dan PerpustakaanMengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Tingkat kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai media dalam jangka waktu tertentu melalui metode survei.
PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dinas Komunikasi dan InformatikaPERSENTASE PENINGKATAN STATUS DESA MANDIRI
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPerbandingan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan jumlah perusahaan keseluruhan. Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 orang wajib membuat PP dan perusahaan yang telah memiliki serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) wajib membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara SP/SB atau beberapa SP/SB yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perusahaan yang mempekerjakan 5 orang pekerja wajib membentuk LKS Bipartit. Setiap perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah, serta wajib mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI
Dinas Tenaga KerjaPerbandingan antara Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi dengan total Tenaga Kerja secara keseluruhan.
Perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan pencari kerja terdaftar pada Dinas Kab/Kota, dimana PTKDN (Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri) adalah proses penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pemberi kerja di wilayah kabu/kota sedangkan PTKLN (Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri) adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan PMI dengan permintaan pasar kerja di luar negeri dengan menggunakan mekanisme Antar Kerja.