Cari Dataset
Layanan penyediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan yang bersumber dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
Total 2995 dataset
CAPAIAN NILAI KOMPONEN KUALITAS RENAKSI REFORMASI BIROKRASI
Inspektorat DaerahHasil evaluasi oleh MenPAN RB atas pelaksanaan rencana aksi yang terdiri dari 1. RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan 2. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik 3. Rencana aksi yang ditetapkan adalah rencana aksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
MANAJEMEN RISIKO INDEKS
Inspektorat DaerahHasil evaluasi BPKP 1. Nilai komponen perencanaan dilakukan adalah kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan. 2. Nilai atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut: a. Kepemimpinan b. Kebijakan manajemen risiko c. Sumber Daya Manusia d. Kemitraan e. Proses pengelolaan risiko 3. Nilai komponen hasil adalah hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan K/L/D. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut: a. Aktivitas Penanganan Risiko b. Outcome
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Inspektorat DaerahHasil evaluasi BPKP 1. Nilai Penetapan Tujuan adalah kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis; 2. Nilai Struktur dan Proses adalah kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; 3. Nilai Pencapaian Tujuan adalah pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
NILAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH
Inspektorat DaerahNilai atas upaya pencegahan korupsi daerah yang dikeluarkan oleh KPK-RI.
PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI
Inspektorat DaerahPengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah terverifikasi dan dibuktikan dengan terbitnya laporan hasil pemeriksaan Pengaduan masyarakat yang masuk dan terverisikasi adalah pengaduan yang minimal memenuhi syarat nama pelapor, terlapor, isi laporan, dan bukti (jika dibutuhkan).
PERSENTASE PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI SAKIP MINIMAL B
Inspektorat DaerahJumlah perangkat daerah nilai SAKIP B adalah perangkat daerah dengan nilai hasil 60-70 berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Daerah Jumlah seluruh perangkat daerah adalah perangkat daerah yang telah dievaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah.
PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI EX-ANTE
Inspektorat DaerahRekomendasi hasil evaluasi RB ex ante yang ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh APIP atas kualitas rencana aksi yang ditindaklanjuti oleh Tim RB Kabupaten Jumlah rekomendasi hasil evaluasi RB ex-ante adalah seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh APIP atas kualitas rencana aksi yang telah disusun oleh Tim RB Kabupaten.
RERATA PERSENTASE CAPAIAN PEMENUHAN FRC PERANGKAT DAERAH
Inspektorat DaerahPersentase capaian FRC perangkat daerah adalah hasil pemenuhan indikator FRC dibagi seluruh indikator FRC. Jumlah perangkat daerah adalah perangkat daerah yang telah dilakukan evaluasi pemenuhan FRC.
TINDAKLANJUT REKOMENDASI BPK TAHUN ANGGARAN N-1
Inspektorat DaerahHasil perhitungan BPK-RI Tindak lanjut atas rekomendasi BPK adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan pemenuhan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh BPK setelah hasil pemeriksaan selesai. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.