Cari Dataset
Layanan penyediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan yang bersumber dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
Total 36 dataset
RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH
Badan Pengelola Keuangan DaerahRASIO BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (EXPENDITURES)
Badan Pengelola Keuangan DaerahDEVIASI REALISASI BELANJA TERHADAP BELANJA TOTAL DALAM APBD
Badan Pengelola Keuangan DaerahDEVIASI REALISASI PAD TERHADAP ANGGARAN PAD DALAM APBD
Badan Pengelola Keuangan DaerahAKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI KEUANGAN DAERAH (PUBLIC ACCESS TO FISCAL INFORMATION)
Badan Pengelola Keuangan DaerahPENDAPATAN ASLI DAERAH
Badan Pengelola Keuangan DaerahPERSENTASE ALOKASI BELANJA INFRASTUKTUR PELAYANAN PUBLIK
Badan Pengelola Keuangan DaerahPERSENTASE BELANJA PEGAWAI DI LUAR TUNJANGAN GURU YANG DIALOKASIKAN MELALUI TKD
Badan Pengelola Keuangan DaerahBelanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) merupakan jenis belanja pegawai dalam APBD berupa kompensasi yang ditetapkan sesuai denganketentuan peratuan perundang-undangan diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada tahun anggaran 2027. Penyesuaian porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.
INDEKS DIMENSI OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LKPD
Badan Pengelola Keuangan DaerahIndeks Dimensi Opini BPK atas LKPD merupakan instrumen strategis untuk menilai kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah berdasarkan opini BPK. Semakin tinggi indeks opini (menuju WTP), semakin baik tingkat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.
PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU
Badan Pengelola Keuangan DaerahPermendagri no. 77 tahun 2020 Bab VII Huruf B Angka 1 Huruf F : LKPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir