Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
PENYUSUNAN RENCANA OPERASI KEDARURATAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATPenyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DALAM PENANGANANAN KEADAAN DARURAT KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penangananan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATFasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal
PEMBENTUKAN SATGAS LINMAS TINGKAT KAB/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan
PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POL PPNGSIONAL POL PP DAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKegiatan Diklat Dasar Pol PP terdiri dari 1. Diklat Jabatan JFT dan Administrator 2. Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional pengangkatan Pertama dari (CPNS) 3. Diklat Kategori Keahlian 4. Diklat Kategori Keterampilan. 5. Diklat Penilaian Angka Kredit JF Pol PP Kriteria Aparatur Satuan Polisi Pamongpraja yang mengikuti pelatihan teknis sebagai berikut: bertugas di Satpol PP minimal 1 (satu) tahun, mempunyai integritas yang baik, SKP dengan kriteria minimal baik 1 (satu) tahun terakhir.
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada
PENYUSUNAN SOP PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada
PENYELIDIKAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATKegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
DUKUNGAN PELAKSANAAN SIDANG ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATDukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelnggaran Perda
PEMBERKASAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN OLEH PPNS PENEGAK PERATURAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKATPemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda