Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
VALIDASI DKPTKA YANG BERASAL DARI PENGESAHAN RPTKA PERPANJANGAN YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAValidasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap pembayaran DKPTKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja
DOKUMEN KERJASAMA PELATIHAN VOKASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJAKerja Sama dengan Sektor Swasta untuk optimalisasi Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang diwujudkan dengan kesepakatan antar lembaga terkait
ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSarana antara lain lembaga layanan UPTD PPA, rumah aman
ANAK YANG MENDAPATKAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKMeliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas khidup anak kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi yang ditetapkan oleh KPPPA
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKMeliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA
DOKUMEN DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN/KOTA YANG TERSEDIA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKDokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten/kota
DOKUMEN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKMeliputi : 1. penyediaan, pengembangan, penyebarluasan informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan 2. pembentukan/ pendampingan Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) sesuai pedoman teknis yg ditetapkan 3. peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kab/kota dalam penyediaan
DOKUMEN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak
DOKUMEN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (KIE) KESETARAAN GENDER (KG) DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKKIE dalam bentuk fisik dan elektronik kesetaraan gender di bidang polkum, sosbud, ekonomi
DOKUMEN PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKDokumen kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitass hidup anak untuk melaksanakan layanan