Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANBukti lulus uji tipe paling sedikit a. Keputusan Direktur b. c. Hasil dan d. Foto kendaraan bermotor
SOSIALISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANJumlah Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sesuai Syarat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
DATA LAPORAN HASIL PENGAWASAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN KEWENANGAN KAB/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANPengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.
MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData laporan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor
REGULASI PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANPeraturan Daerah / Peraturan Bupati/Walikota tentang tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor
DATA PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALAN KENDARAAN BERMOTOR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData laporan jumlah kendaraan wajib uji sesuai kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor
DATA KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH MELAKSANAKAN WAJIB UJI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANData laporan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar
PENGAMAN PERLINTASAN SEBIDANG ATAU PORTAL PENGAMAN PENGGUNA JALAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGANTerdiri dari pengaman perlintasan berpintu dan tidak berpintu. Pengaman perlintasan berpintu terdiri dari: a. Pintu perlintasan manual mekanik: b. Pintu perlintasan manual c. Pintu perlintasan elektrik.
NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id
NAMA SUB DOMAIN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah