Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
DOKUMEN PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATAMelakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan mengacu pada Pedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata
DOKUMEN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATAINFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF YANG TERSEDIA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATAPemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data
LAPORAN HASIL DUKUNGAN FASILITASI MENGHADAPI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI DUNIA USAHA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATASertifikasi Kompetensi subsektor Ekonomi Kreatif adalah kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi yag dilakukan LSP P3 Sub Sekor Ekonomi Kreatif terhadap SDM Ekonomi Kreatif dengan satuan orang, berdasarkan NSPK Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025
LAPORAN HASIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATAMembuat indikator terkait pengklasifian UMKM serta melakukan klasifikasi berdasarkan skala (lokal, nasional, dan internasional)
LAPORAN HASIL PEMBERIAN INSENTIF YANG DIBERIKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATAPENGEMBANGAN DOKUMEN RISET EKONOMI KREATIF YANG DIKEMBANGKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATADESTINASI PARIWISATA BERBASIS ALAM, BUDAYA, BUATAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH KAB/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATADestinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA
DESTINASI PARIWISATA BERBASIS ALAM, BUDAYA, BUATAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH KAB/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATADestinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA
DOKUMEN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATAMelaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota