Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
JUMLAH SEBARAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANjumlah dan jenis sarana pendukung pertanian yang tersebar di masing-masing kelompok/ petani, dalam kondisi baik
JUMLAH SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANJumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani merujuk pada total program pendidikan non-formal yang dilaksanakan di lapangan dan ditujukan khusus untuk kelompok tani dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam praktik pertanian yang berkelanjutan. Sekolah lapang ini biasanya melibatkan pendekatan belajar sambil melakukan (learning by doing) di mana petani diajarkan melalui demonstrasi langsung di lahan pertanian. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi sekolah lapang yang telah diadakan atau sedang berlangsung dalam periode waktu tertentu.
JUMLAH SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANSertifikat yang tersedia sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan, untuk memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik
JUMLAH SERTIFIKAT VETERINER HPM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANJumlah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas Veteriner dalam rangka pengawasan lalu lintas HPM
JUMLAH SKKH/SKPH HPM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANKetersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persayaratan terkait penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan
JUMLAH WILAYAH PENANGGULANGAN ZOONOSIS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANWilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan
JUMLAH WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK YANG DIAWASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANKetersediaan wilayah/daerah pemurnian ternak asli/lokal Indonesia, sehingga ternak asli/lokal Indonesia dapat lestari, mewujudkan dan menjamin ketersediaan bibit ternak baik secara jumlah maupun mutu
JUMLAH WILAYAH TERKENDALI ZOONOSIS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANWilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan
JUMLAH WILAYAH YANG DILAKUKAN SURVEILANS DAN ZOONOSIS PADA HEWAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANWilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kemampuan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti
JUMLAH ZONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT YANG MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANWilayah yang bebas dari penyakit hewan menular yang disahkan oleh pejabat otoritas veteriner