Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B YANG DITETAPKAN, DIMANFAATKAN, DAN DIAWASI DI KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANKawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Kab/Kota
LUAS KAWASAN HORTIKULTURA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANLuas area kawasan hortikultura (luas tanam sesuai Statistik Pertanian Hortikultura/SPH)
LUAS KAWASAN PERKEBUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANluas area kawasan perkebunan eksisting
LUAS KAWASAN TANAMAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANLuas area kawasan tanaman pangan
LUASAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B YANG DITETAPKAN SECARA NUMERIK DAN SPASIAL DI KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANLuas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Kab/Kota
LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B YANG DITETAPKAN SECARA NUMERIK DAN SPASIAL DI KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah kab/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.&
PETA KAWASAN, LAHAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANPeta Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Kab/ Peta KP2B memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANJumlah dokumen rencana aksi pengembangan kawasan pertanian
JUMLAH PENGADAAN BENIH TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANBanyaknya benih ternak yang didatangkan dari daerah lain
JUMLAH UNIT USAHA YANG DIBINA TERHADAP PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIANBanyaknya unit usaha yang didampingi dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan