Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
RAPAT PERSETUJUAN SUBSTANSI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021).
RAPAT PERSETUJUAN SUBSTANSI RRTR KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGNaskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas persetujuan substnasi RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir
RAPAT PERSIAPAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGLaporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota
RAPAT PERSIAPAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RRTR KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGLaporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTR
REKOMENDASI GUBERNUR/BA PEMBAHASAN PROVINSI
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGNaskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir
REKOMENDASI PETA DARI BIG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGduplikasi dengan nomor 271
REKOMENDASI PETA DASAR YANG DIKELUARKAN BADAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL ATAU SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PETA DASAR TERAKHIR APABILA SAMPAI PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN SUBSTANSI REKOMENDASI PETA DASAR BELUM DITERBITKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGRekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial
RUMAH TANGGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA YANG DISEDIAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGJumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGLaporan hasil kegiatan sosialiasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang