Cari DSSD
Layanan penyediaan data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang telah terintegrasi dengan E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Total 3197 dataset
SURAT PENETAPAN DELINIASI RDTR OLEH KEPALA DAERAH ATAU PEJABAT ESELON II YANG DIBERI KEWENANGAN MENGATASNAMAKAN KEPALA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat penetapan deliniasi RDTR yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)
SURAT PENYAMPAIAN RANPERDA RTRW KABUPATEN/KOTA YANG TELAH DISEMPURNAKAN DARI BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat penyampaian Ranperda RTRW Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan di tandatangani oleh Bupati/Walikota Kepada Gubernur dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)
SURAT PERMOHONAN EVALUASI DARI BUPATI/WALIKOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat permohonan evaluasi yang di tanda tangani Bupati/Walikota dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)
SURAT PERSETUJUAN SUBSTANDI DARI KEMENTERIAN ATR/BPN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat Persetujuan Substansi di tanda tangani Kementerian ATR/BPN dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)
SURAT REKOMENDASI REVISI RENCANA TATA RUANG DARI MENTERI (UNTUK REVISI RTRW)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri (untuk revisi RTRW)
SURAT REKOMENDASI REVISI RENCANA TATA RUANG DARI MENTERI ATAU FORUM PENATAAN RUANG (UNTUK RDTR)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGSurat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)
TABEL PEMERIKSAAN MANDIRI YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI/WALIKOTA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGTabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota
JUMLAH TIM PROFESI AHLI (TPA)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG&Jumlah TPA dari masing-masing unsur terdiri dari: Akademisi = 422 Profesi = 1075 Pakar =117 Jumlah TPA = 1614 TPA&
JUMLAH PENILIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGJumlah Penilik yang sudah ada SK sebesar 4414 Penilik dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG
JUMLAH TIM PENILAI TEKNIS (TPT)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGJumlah TPT yang sudah ada SK sebesar 3746 TPT dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG